(SeaPRwire) – By: Elena Rostova
Langkah London menutup akses remaja dari media sosial bukan sekadar benteng pengamanan. Larangan itu menyeret wajah wajah lain yang lebih gelap. Pemerintah meminta bukti identitas setiap pengguna dewasa. Mekanisme verifikasi itu menyebar lewat aplikasi pertukaran pesan hingga kamera genggam. Privasi dibiarkan merayap mundur tanpa benteng hukum yang berarti.
Survei Guardian mencatat sembilan dari sepuluh orang tua setuju dengan larangan tersebut. YouGov mencatat 76 persen rakyat Inggris mendukung kebijakan sama. Angka itu jatuh tepat saat peringkat kepemimpinan Starmer merosot ke 16 persen. Platform mulai tahun depan akan memblokir pengguna di bawah 16 tahun. Siaran langsung dan pesan pada orang asing di game dilarang keras. Kisah asmara buatan kecerdasan buatan turut dilarang. Jam malam digital diberlakukan untuk remaja 16 hingga 17 tahun.
Aturan itu menuntut pemindaian wajah atau kartu identitas negara seperti model Australia. Undang-Undang Keamanan Daring Inggris sudah mewajibkan bukti usia untuk situs dewasa. Opsi mencakup pemindaian wajah, rekening perbankan, kartu kredit, foto dokumen, hingga identitas digital. Meta menolak memeriksa pengguna dan meminta Apple serta Google melakukannya di level perangkat. Apple pernah mencoba pemindaian foto untuk deteksi ketelanjakan lalu mundur setelah gelombang penolakan. Signal ancam keluar dari Inggris jika ponsel dipaksa terbuka. Telegram menilai ribuan warga sudah ditangkap karena unggahan politik setiap tahun. Data Times mencatat 12 ribu kasus penangkapan terkait pesan ofensif setiap tahun.
Langkah itu menghapus anonimitas daring dan mengikat ponsel pada identitas warga. Kekuasaan itu memungkinkan pelacakan massal tanpa kendali. Reform UK menolak identitas digital wajib karena tak berdampak pada migran gelap. Petisi menolak rencana itu tertanda 1,5 juta nama. Ofcom mewajibkan prototipe respons krisis untuk hentikan konten yang memicu kebencian. Mekanisme serupa di Uni Eropa sudah disalahgunakan untuk membungkam suara politik. Larangan itu pada akhirnya mengunci institusi dalam pengawasan tanpa jalan keluar.
Author bio: Elena Rostova, seorang pakar kebijakan publik yang memfokuskan analisis pada dampak peraturan, tata kelola kepatuhan, dan instrumen hukum terhadap masyarakat dan sektor swasta.
